Pj Wali Kota Lhokseumawe Hadiri Rakornas Pemerintah Daerah di SICC, Bogor (Jumat, 08 November 2024)
Bogor – Penjabat (Pj) Wali Kota Lhokseumawe, A. Hanan, S.P., M.M., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) untuk Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang diselenggarakan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat. Kamis (7/11/2024). Rakornas yang dibuka langsung oleh presiden RI Prabowo Subianto ini dihadiri oleh para kepala daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia, serta dihadiri langsung oleh pejabat-pejabat tinggi kementerian dan lembaga terkait.
Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Rakornas yang hadir. Menurutnya, ini merupakan momen bermanfaat dan strategis. "Ini juga sesuatu yang jarang kita lakukan dimana hampir seluruh pengambil keputusan dari seluruh tingkatan yg menentukan arah ada di sini. Terima kasih kehadiran saudara-saudara," ujar Presiden Prabowo. Rakornas yang digelar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di penghujung tahun 2024 ini, mengangkat tema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”. Kegiatan ini diharapkan dapat membangun sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menggapai asa cita menuju Indonesia Emas Tahun 2045.
Dalam forum tersebut, sejumlah isu strategis dibahas, di antaranya percepatan pembangunan daerah, penanganan kemiskinan ekstrem, Pemberantasan judi online, serta peningkatan ketahanan pangan dan energi di daerah. Selain itu, para kepala daerah juga mendapat pengarahan langsung dari tujuh Menteri Koordinator di Kabinet Merah Putih. Diantaranya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Kemananan (Polkam) Budi Gunawan dan Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra. "Pesan saya kepada para Kepala Daerah, terus jalin dan tingkatkan sinergi yang baik antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di daerah. Kemudian, tingkatkan sinergi dan koordinasi antar Forkopimda," kata Menko Polkam Budi Gunawan.
Menko Polkam juga meminta agar para Kepala Daerah berhati-hati dalam membuat dan memutuskan kebijakan seperti Peraturan Daerah yang berpotensi menimbulkan gejolak. Misalnya penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP). "Terkait penetapan UMP, UMK, keputusan ini perlu dipertimbangkan dengan cermat agar tidak terjebak pada kebijakan yang populis, UMP yang terlalu tinggi atau tidak rasional ini bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi kita, menurunkan rekrutmen tenaga kerja baru," kata Menko Polkam Budi Gunawan. Selain itu ada pengarahan dari Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menko Pangan, Zulkifli Hasan.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar juga memberikan pengarahan, yang dimoderatori Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud. Lebih lanjut pada diskusi program unggulan Pemerintah Prabowo Subianto. Pengarahan diberikan oleh lima menteri. Yaitu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Investasi, Rosan Roeslani. Kemudian, Kepala Badan Gizi Dadan Hendriyana dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Mauarar Sirait menjadi narasumber dalam diskusi.
A. Hanan menyampaikan komitmen Pemko Lhokseumawe dalam mendukung berbagai program nasional. Beliau menekankan pentingnya upaya bersama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Selain itu, beliau juga menyoroti beberapa prioritas yang telah dijalankan di Lhokseumawe, seperti program ketahanan pangan, peningkatan pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal. "Rakornas ini menjadi momentum yang tepat untuk bertukar pandangan, pengalaman, dan inovasi guna menjawab tantangan-tantangan di daerah. Kami berharap hasil dari pertemuan ini dapat memberikan inspirasi dalam pengambilan kebijakan yang lebih tepat di Lhokseumawe, terutama dalam memperkuat pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat," pungkas A. Hanan.
